PLTN Dan Ruang Perebutan Kuasa
Mohamad Hamdan
Mantan Aktivis UI ‘98
Calon Anggota DPD RI 2009-2014. Prop. Banten
JIKA boleh jujur, maka frasa kunci dunia yang berlaku saat ini “sebuah arena pertarungan kepentingan antar negara meraih kekuasaan dan kekayaan serta posisi dan struktur internasional” dan dengan sendirinya melahirkan paradigma kunci yang kedua yakni “Benteng pertahanan yang kokoh untuk menjamin keamanan adalah bersiap untuk berperang”.
Dalam pemikiran, Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis. Ia mengemukakan konsep Field, yakni arena sosial dimana orang berstrategi dan berjuang untuk mendapatkan sumber daya yang diinginkan. Field disebut juga sebagai sistem dari kedudukan sosial yang terstruktur secara internal dalam hubungan kekuasaan. Field memiliki otonomi, dan semakin kompleks suatu masyarakat, maka semakin banyak field yang terdapat didalamnya. Lalu munculah sebuah penanda arena bernama Globalisasi.
GLOBALISASI bukanlah sebuah arena kerjasama internasional. Justru ia menjelma sebagai arena pembasmian persaingan dan pengkultusan untuk menciptakan penundukan pada mekanisme “hegemoni” pasar. Dalam pandangannya Faisal Basri, ekonom UI, Hukum Pasar dan Tunduk pada mesin pasar merupakan dua entitas yang jelas sangat berbeda.
Meningkatnya pola konsumsi energi yang hampir merata diseluruh dunia, telah dengan sendirinya mencetuskan berbagai persoalan, kelangkaan suplai, membumbungnya harga BBM sebagai akibat semakin menipisnya sumber energi fosil. Dan deretan problema kisaran semakin tirisnya cadangan minyak bumi ini. Telah memicu Kepanikan Global—Global Panic.
Bahkan persoalan pencarian sumber energi baru yang menjadi alternative juga tidak kalah paniknya. Justru malah menjadi arena tarik menarik kepentingan. Terutama sekali adalah persoalan energi nuklir. Disatu sisi dunia membutuhkan energi alternative yang murah dan efisien, namun disisi lain teknologi ini menjadi sumber kekhawatiran atas perdamaian dunia.
Hampir dapat dipastikan persoalan energi alternative yang paling sensitive adalah penggunaan energi nuklir. Dan terutama sekali PLTN, sebab pada gilirannya teknologi ini memang berpotensi menjadi senjata mematikan, meski demikian terdapat prosedur dan teknologi yang berbeda untuk menjadikan energi listrik dan senjata disisi lainnya.
Meski demikian pembangunan PLTN bukanlah persoalan keselamatan, ramah lingkungan dan sampah radioaktif, persoalan PLTN lebih menyeruak sebagai bagian pertarungan perebutan kekuasaan sesungguhnya. Karena Ia beroperasi sebagai monumen kekuatan ekonomi sekaligus teknologi, mulai dari energi murah sampai masalah pertahanan serta peta kekuatan regional.
Sehingga PLTN sendiri menjadi isu strategis yang justru menjadi kekuatan baru dalam peta kompetisi global dan sampai disini kita sama sekali belum membahas Nuklir berkaitan dengan penggunaannya dalam militer. Sehingga isu PLTN sendiri menjadi wacana pertahanan tanpa sedikitpun mengaitkannya dengan kekuatan militer atau pengayaannya untuk bidang militer, sehingga boleh jadi wacana PLTN justru mampir sebagai Kekuatan soft power.
NUKLIR BUKAN SEMATA TEKNOLOGI
Segala macam praktik, seperti seni penggambaran, komunikasi dan representasi, yang mempunyai otonomi relatif dari bidang-bidang ekonomi, sosial, dan politik dan yang sering muncul dalam bentuk-bentuk estetis. Film, Televisi, Drama, dan Novel menjadi semacam media yang mengembangkan perannya sebagai industrialisasi citra. Terutama penting sekali mendukung laju ekonomi dan berimbas pada diplomasi. Sehingga penggambaran karakter sebuah nation berhubungan erat dengan gairah dalam ekonomi, sosial dan politik masyarakatnya.
Jika dideretkan bukan isapan jempol bahwa terdapat korelasi yang cukup signifikan, Negara-negara yang maju dengan kepemilikan mereka terhadap teknologi nuklir, baik dengan alasan PLTN maupun pengembangan kekuatan militer. Ini jelas bukan persoalan semata sebuah program teknologi atau pembangkit listrik, melainkan didalamnya pertarungan budaya, ekonomi, sosial dan politik. Sehingga sadar atau tidak, Nuklir menjadi soft power tersendiri sekalipun ia adalah bagian dari hard power.
PLTN bukanlah persoalan listrik dan ekonomi semata, melainkan juga perubahan pola kekuasaan dan hakikat kekuasaan itu sendiri. Perubahan perilaku budaya kekuasaan. Contoh yang paling gamblang adalah Cita-cita Iran untuk melakukan diversifikasi sumber energi menggunakan tenaga nuklir.
Isu program proliferasi nuklir Iran tidak semata persoalan pengembangan teknologi atau sumber energi alternatif, tetapi telah menembus ranah yang lebih luas yaitu geopolitik dan keseimbangan kekuatan regional di Timur-Tengah. Kedua aspek terakhir ini, meminjam terminologi Ben Tonra (2001), termasuk ke dalam domain kompleks keamanan (security complex) dan tirai keamanan (security overlay). Di bawah Mahmoud Ahmadinejad yang menjabat presiden sejak 2005, Barat—khususnya AS—mengkuatirkan Iran bisa mengoyak tirai keamanan regional yang bagi Barat merupakan Beton yang membentengi kompleks keamanan yang di dalamnya menyangkut eksistensi Israel.
Kentara sekali perbedaan standar sikap dan intensitas manuver AS dalam penyelesaian krisis nuklir Korea Utara. Bagi AS, Iran sebagai sebuah kekuatan nuklir jauh lebih besar bahayanya terhadap kompleks dan tirai keamanan Israel, sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di Timur-Tengah, dibanding Korea Utara. Bahkan dalam kasus nuklir di Brazil misalnya, AS menerapkan standar yang lain.
Meski demikian jangan dikira isu dan ketegangan relasi Washington dan Teheran sendiri tidak berimplikasi secara ekonomi, terutama elit-elit dikedua belah pihak, bagi Iran tentu dengan sendirinya kenaikan Harga minyak dunia akan menambah bengkaknya pemasukan mereka, dalam satu kuartal saja dari 2007 hingga maret 2008, Iran didapuk 80 miliar dollar dari penjualan migas yang terus meroket itu, sementara di Washington, terutama segelintir elit Neocons yang menguasai bisnis minyak mereka tentu menikmati wind fall yang tidak sedikit. Dan bukan tidak mungkin ada semacam “pelanggengan” atas ketegangan ini untuk tidak dibilang semacam konspirasi terselubung.
TUNDUK PADA DONGENG
Sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia, kita boleh dikatakan jauh tertinggal, seringkali dalam segi diplomasi kita tidak berarti menghadapi tekanan luar yang dengan mudahnya menentukan ”domain” mereka sekalipun di negeri kita sendiri, kita hanya terdiam dan menyaksikan tanpa memberikan sedikitpun ruang untuk menyanggah.
Dan saya meyakni dibalik itu semua ada operasi kuasa yang sangat terselubung yang menjejali ruang berpikir masyarakat kita. Dan ini sengaja untuk terus dilanggengkan melalui aparatus yang juga terselubung, Dongeng tentang ketakutan kita pada PLTN boleh jadi merupakan sebuah ketakutan yang sengaja di reproduksi.
Karena ini akan berkonsekwensi lahirnya kesadaran baru dari sebuah “nation” dalam konteks diplomasi melakukan renegosiasi dari hasil “rampasan perang diplomasi” berupa konsesi-konsesi dan deal-deal yang lagi-lagi berujung pada sumberdaya. Boleh jadi Freeport, Blok Cepu, LNG Tangguh, dan sederet nama-nama sumberdaya kita yang benar-benar terpaksa diobral sebagai bagian dari tunduk pada mesin-mesin pasar.
Jika kita memiliki PLTN bukan tidak mungkin Freeport sekalipun akan berpikir seribu kali untuk mensponsori gerakan separatis di Papua, jika tidak ingin kita putuskan kontrak karya mereka, sehingga kongres AS akan seribu kali berpikir ulang untuk menekan Indonesia untuk sekedar mencari “Tips” dari sponsor kampanye politik mereka.
Untuk sekedar menyuguhkan objektivitas atas dongeng tersebut Di “kampung” saya sendiri Banten, tepatnya di Serpong, di “Markas” Puspitek ternyata kita sudah memiliki reaktor yang menurut beberapa referensi kekuatannya hampir sama dengan HTR-10 yang dimiliki Cina. Ini artinya putra-putri Indonesia sendiri sudah mampu menekuni teknologi Nuklir puluhan tahun lalu.
MASIH saja terus meringkuk di sudut ketakutan kah kita? atau berupaya mengumpulkan bukti bahwa PLTN tidak aman? dan Nuklir ternyata sebuah khayalan yang hanya boleh dimiliki kaum tiran seperti Amerika dan sekutunya, inikah yang mengakibatkan kita kehilangan Sipadan dan Ligitan dan juga Timor Leste?
Meski demikian saya masih percaya bahwa memang ketakutan terbesar manusia, adalah ketakutan itu sendiri. Pada titik ini pula yang dituntut adalah kesadaran kolektif semua pihak dalam meninjau PLTN, mari melihat bahwa di balik kepentingan golongan dan individu masing-masing cobalah membuka dengan kacamata realisme, yang justru terdapat kepentingan regional dan internasional yang jauh lebih besar.
PLTN boleh jadi akan punya andil untuk melawan ketidakadilanstruktural yang kadung meluruhkan kepercayaan diri bangsa-bangsa yang terdominasi. Penolakan justru melanggengkan keengganan untuk merubah struktur yang kadung tidak adil. Dengan satu alasan saya tergelitik dengan teman saya bahwa, dari belajar PLTN kita dengan cepat mentransfer untuk belajar rudal. Tentu bukan untuk berperang melainkan kita memang perlu etalase yang sekaligus menjadi pemacu anak-anak negeri ini bangkit. Bahwa kita bisa. Ayo Kita Bisa!
senatormudabanten@yahoo.com
Tulisan ini sudah dipublikasikan di Majalah Forum Keadilan edisi 21 tgl 21 September
